Sabtu, 26 November 2011

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENDIDIKAN

Pada dasarnya suatu sistem informasi dibangun dengan beberapa tahap pengembangan serta melibatkan sumber daya dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda, baik sisi manajemen, teknologi informasi, keuangan, dan lain sebagainya. Salah satu hasil produk pembangunan sistem informasi adalah suatu perangkat lunak yang terpadu, ditambah dengan tata aturan yang di terapkan untuk mengelola sistem sehingga tujuan dari suatu sistem dapat tercapai. Pembangunan suatu sistem informasi baik dalam skala besar maupun kecil, tetap membutuhkan langkah-langkah tersusun dan terkoordinasi karena pembangunan sistem informasi merupakan suatu proyek pengembangan memiliki tujuan sehingga sistem informasi dapat berjalan dengan baik.
Sistem informasi memiliki 5 komponen utama pembentuk yaitu :
1. Komponen Perangkat Keras (Hardware)
2. Komponen Perangkat Lunak (Software)
3. Komponen Sumber Daya Manusia (Brainware)
4. Komponen Jaringan komputer (Netware)
5. Komponen Sumber Daya Data (Dataware)

Sesungguhnya yang dimaksud sistem informasi tidak harus melibatkan komputer, sistem informasi yang menggunakan komputer biasa disebut sistem informasi berbasis komputer (computer based information system atau CBIS), tetapi dalam prakteknya sistem informasi lebih sering dikait-kaitkan dengan komputer. Berikut beragam definisi sistem informasi :

1. Turban, McLean, dan Wetherbe (1999)

Sistem informasi adalah sebuah sistem informasi yang mempunyai fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik.

2. Bodnar dan HopWood (1993)

Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna.

3. Alter (1992)

Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan.




Manajemen Sistem Informasi Pendidikan (MSIP) adalah sistem yang didisain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan. Jenis data dan fungsi-fungsi operasi disesuaikan dengan kebutuhan manajemen.

Dari uraian tersebut di atas dapat disebutkan bahwa wilayah garapan/pokok-pokok Menajemen Sistem Informasi Pendidikan (MSIP) meliputi :

1. Sistem Informasi Akuntansi/Keuangan

2. Sistem Informasi Kepegawaian

3. Sistem Informasi Akademik/Kurikulum

4. Student Centered Learning melalui e-Learning

5. Sistem informasi perpustakaan


Maksud dilaksanakannya Manajemen Sistem Informasi Pendidikan (MSIP) adalah sebagai pendukung kegiatan fungsi manajemen, planning, organizing, staffing, directing, evaluating, coordinating, dan budgeting dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam organisasi pendidikan.
Dengan adanya MSIP organisasi pendidikan akan merasakan beberapa manfaat sebagai berikut:
  • tersedianya sistem pengeloaan data dan informasi pendidikan.
  • terintegrasinya data dan informasi pendidikan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
  • tersedianya data dan informasi pendidikan yang lengkap bagi seluruh stakholders yang berkepentingan dalam bidang pendidikan.

MSIP digunakan oleh penggunanya sebagai alat bantu pengambil keputusan dan oleh pihak lain yang tergabung dalam inter-organizational information system sehingga organisasi pendidikan dapat berinteraksi dengan pihak berkepentingan (stakeholders).

Nilai penting MSIP adalah :
  • Sistem Informasi yang berbasis computer (computer-based information systems) memungkinkan pendelegasian kegiatan rutin.
  • Teknologi informasi memungkinkan pengolahan data secara lebih akurat dan andal.
  • Pembuatan keputusan akan ditunjang dengan pilihan alternatif yang lebih objektif dengan data pendukung yang lengkap
  • Monitoring dan evaluasi memerlukan penyerapan informasi secara cepat dan efisien.

sistem Informasi Perpajakan

Setiap pembayaran/pemungutan/pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan adalah transaksi finansial yang harus dicatat sesuai dengan tugas dan fungsi akuntansi.
Pajak mempunyai beberapa sifat sbb :
1.     Pajak merupakan Iuran masyarakat kepada pemerintah yang pembayarannya dapat dipaksakan.  Karena dapat dipaksakan ini sering petugas pajak berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga dipicu oleh banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhui kewajibannyanya sebagaimana mestinya serta  kekeliruan dalam mencatat transaksi, khususnya yang berhubungan dengan pajak. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang dan berpihak kepada kepentingan pemerintah. Banyak pengusaha menilai undang-undang dan pertauran perpajakan tidak kondusif.
2.     Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah
3.     Wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa (kontraperstasi) secara langsung, akan tetapi wajib pajak mendapat perlindungan dari negara dalam mendapatkan pelayanan sesuai haknya sebagai warga negara.
4.     Pajak mempunyai fungsi mengatur sektor sosial, ekonomi maupun budaya.
Berdasarkan cara pemungutannya (khususnya pajak pusat) dapat dibagi atas:
a.     Pajak langsung, Pajak Penghasilan, Pajak kekayaan yang dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu sesuai undang-undang. Pajak penghasilan dan pajak kekayaan ditanggung dan dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.
b.     Pajak tidak langsung, Pajak Penjualan, Bea meterai, dikenakan pada saat terjadinya perbuatan/transaksi kena pajak, dapat dipindahkan kepada pihak lain.
Berikut ini adalah beberapa jenis pajak yang secara umum selalu dihadapi oleh perusahaan :
Pajak penghasilan Perseroan : Pajak yang dipungut atas penghasilan (laba bersih)
Walaupun penentuan besarnya Pph,  berdasarkan penghasilan bersih menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Akhir, Wajib pajak diminta untuk melakukan angsuaran bulanan. Maka mencatat angsuran pajak perseroan dicatat sebagai beban/Pajak dibayar dimuka.
Beban/Pajak Dibayar dimuka                             x,xxx,xxx
Kas                                                                                 x,xxx,xxx
Pada akhir tahun Beban/Pajak dibayar dimuka dilakukan penyesuaaian dengan kewajiban pajak sesungguhnya.
Pajak penghasilan karyawan (Pph 21) yaitu pajak menjadi beban karyawan atas penghasilan yang diperoleh. Dengan demikian pajak ini tidak merupakan beban perusahaan. Dalam hal ini perusahaan hanya berkewajiban menghitung dan memotong gaji/upah. Oleh karena itu setiap  terjadi pemotongan yang telah dilaksanakan timbul utang kepada pemerintah sampai dlakukan penyetoran ke kas negara.
Jurnal pencatatan PPh 21
a.     Pada saat pemotongan (dilakukan pada saat pembayaran gaji)
Biaya Gaji x,xxx,xxx
……Pajak penghasilan (PPh 21)……Kas ( Gaji yang dibayarkan)
x,xxx,xxxx,xxx,xxx
b.     Saat menyetor ke kas negara
Pajak penghasilan (pph 21) x,xxx,xxx
…… Kas
x,xxx,xxx
Penyetoran pajak pengahasilan (Pph) pasal 21 adalah penyetoran kewajiban karyawan yang dipotong dari penghasilannya sesuai undang-undang yang tidak terkait dengan asset/beban/biaya perusahaan sehingga mencatat penyetoran pajak penghasilah sebagai biaya dibayar dimuka adalah kekeliruan.
Ppn, Biaya meterai adalah pajak yang dikenakan pada saat terjadinya transaksi kena pajak (penjualan), biasanya dibebankan kepada pembeli.  PPn merupakan bagian dari beban/biaya  bukan Asset dan dapat dipindahkan kepada pihak lain bila barang tersebut dijual. PPn, Biaya meterai juga tidak dicatat sebagai biya dibayar dimuka
Pada saat membeli barang yang dikenakan PPn timbul kewajiban atas PPn (ppn Masukan) yang merupakan bagian dari rekening Pasiva (Hutang). Dalam pembayaran pembelian tersebut sebagian kas yang dibayarkan adalah untuk membayar Utang PPn tersebut. (tidak ada hubungannya dengan biaya dibayar dimuka). Pada saat menjual,  perusahaan berkewajiban memungut pajak atas penjualan barang kena pajak,(PPn Keluaran)  sehingga timbul utang kepada negara dan hutang tersebut dapat dikompensasikan langsung dengan beban pajak yang terjadi pada saat membeli barang tersebut (Ppn Masukan). Bila PPn Keluaran lebih besar dari PPn Masukan maka pada neraca akan terlihat sebagai hutang sedangkan bila PPn Masukan lebih besar dari pada PPn keluaran tidak akan ditampilkan pada neraca karena dicatat sebagai beban perusahaan. Pencatatan Ppn sebagai biaya dibayar dimuka adalah kekeliruan.
Bentuk Jurnal PPn.
Saat Pembelian
Pembelian/Persediaan barang dagang x,xxx,xxx
Ppn x,xxx,xxx
……Kas/utang
x,xxx,xx
Saat  Penjualan
Kas/Piutang x,xxx,xxx
Penjualan
x,xxx,xxx
Ppn
x,xxx,xxx
Jika Saat pembelian dicatat sebagai persediaan maka
Persediaan                                              x,xxx,xxx
Harga Pokok                                                                   x,xxx,xxx
Bila pada periode tertentu menaca menunjukan adanya hutanng PPn, maka utang tersebut berarti ppn keluaran lebih besar dari pada ppn masukan dan kelebihan tersebut harus disetor ke kas negara.
Jurnal Pada Saat Penyetoran ke kas negara
PPn                                                         x,xxx,xxx
Kas                                                                       x,xxx,xxx
Ppn tidak pernah menjadi asset perusahaan, pada pt. sinarindo dicatat demikian
Penggunaan dana perusahaan yang disebutkan sebagai piutang pemegang saham, oleh petugas pajak dapat dianggap sebagai penghasilan bagi pemegang saham, dan dikenakan Pph.
Perhitungan PPN.
Ada dua cara untuk menghitung ppn yaitu :
Exclude PPn (Excl)  : Yaitu  PPn dihitung  n % dari nilai jual barang /Jassa kena pajak setelah dikurangi discount.
Include PPn (InCl) : Yaitu Nilai Jual sudah termasuk PPn  n %
Non PPn adalah bentuk transaksi hanya berlaku untuk penyerahan barang dan jasa tidak kena pajak.
Sumber: http://zulidamel.wordpress.com/2008/03/14/akuntansi-pajak/

Sistem Informasi Akuntansi Manual

Sistem Informasi Akuntansi Manual RS atau Standard Operating Procedure (SOP) akuntansi dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas Rumah Sakit dan menjamin implementasi sistem dan prosedur dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam bidang administrasi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan keuangan.
Standard Operating Procedure (SOP) ini disusun secara sistematis dalam bentuk uraian penjelasan, flowchart (bagan alur); dan formulir-formulir. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) ini adalah:

1.Efisiensi dan efektivitas, yaitu penggunaan formulir tidak perlu berlebihan dan harus bisa membantu terciptanya pengendalian.

2.Internal Control (kontrol internal), yaitu prosedur yang ada dapat menjamin terciptanya pengendalian dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya berbagai kecurangan.

3.Auditability. Artinya, proses akuntansi biasanya dimulai dengan analisis atas laporan keuangan. Sebaliknya, proses audit dimulai dengan analisis atas laporan keuangan hingga penelusuran bukti (formulir). Karena itu, Standard Operating Procedure (SOP) akuntansi yang diusulkan/dibuat untuk membantu lancarnya proses akuntansi yang memungkinkan agar laporan keuangan yang ada lebih “auditable”.

Kegiatan:
Kegiatan membuatan SIA Manual Rumah Sakit dilakukan di:
1.Rumah Sakit Umum Daerah Wates Jogjakarta
2.Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Nias


Publikasi:

RSUD Wates.
Dokumen SOP akuntansi RSUD Wates dibuat menyesuaikan kondisi alur keuangan yang sudah ada di rumahsakit tersebut. Beberapa bagian yang dirasa belum optimal dalam hal pengendalian internal, dilakukan perubahan untuk mendukung terlaksananya SOP. Adanya SOP tersebut, sangat membantu bagian keuangan dalam hal menjalankan aktivitas-aktivitas dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK.

RSD Gunungsitoli, Nias
Dokumen SIA Manual RS Gunungsitoli Nias telah selesai di buat pada tahun 2008. Mulai dari tahun 2008 sampai dengan saat ini, PMPK FK UGM melakukan pendampingan pelaksanaan implementasi SIA Manual yang meliputi prosedur-prosedur akuntansi di RS Gunungsitoli Nias. Pendampingan dilakukan setiap hari untuk menjaga supaya prosedur-prosedur yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik. Kendala yang terdapat di RS Gunungsitoli Nias adalah tidak adanya staff RS yang memiliki latar belakang akuntansi sehingga implementasi berjalan dengan lambat


sumber : afukudanabira.wordpress.com

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN DAN PERSEDIAAN

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

PEMBELIAN DAN PERSEDIAAN

1.1 Siste Informasi Akuntansi Pembelian

Pembelian adalah kegiatan pemilihan sumber,pemesanan dan perolehan barang dan jasa sebagai

salah satu aktivitas utama operasi bisnis perusahaan.Sistem Informasi Akuntansi Pembelian (SIA

Pembelian) merupakan sistem yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan pembelian dengan meng-otomatisasi-kan atau meng-komputerisasi keseluruhan maupun beberapa bagian dari proses pembelian tersebut disertai dengan pengendalian atau kontrol atas sistem komputerisasi tersebut.Proses pembelian setiap jenis perusahaan hampir serupa karena meliputi beberapa atau seluruh kegiatan berikut ini :


1. Konsultasi dengan supplier yang diadakan sebelum pembelian berlangsung dengan cara menghubungi

beberapa supplier untuk mendapatkan pemahaman mengenai ketersediaan kuantitas dan harga dari

barang dan jasa.

2. Pembuatan dokumen permintaan pengadaan barang atau jasa dengan mendapatkan persetujuan dari

supervisor. Permintaan ini kemudian digunakan oleh departemen pembelian untuk memesan barang

.3. Mengadakan perjanjian dengan supplier untuk pembelian barang atau jasa dimasa yang akan

datang. Perjanjian dengan supplier meliputi pesanan-pesanan pembelian (pesanan yang sebetulnya

dikirim ke supplier) dan kontrak dengan supplier.

4. Penerimaan barang atau jasa dari supplier dimana perusahaan harus memastikan bahwahanya batang

yang dipesan berada dalam kondisi baiklah yang akan diterima.

5. Pengakuan kewajiban atas barang dan jasa yang diterima dari supplier yang akan dicatat oleh

departemen hutang pada saat tagihan diterima dari supplier.

6. Pemilihan invoice yang akan dibayar.

7. Penulisan, penandatanganan dan pengirimancek kepada supplier.Dokumen yang terkait ke kepada siklus pembelian adalah:

1. Purchase Requisition (Permintaan Pembelian)

2. Purchase order (Pemesanan Pembelian)

3. Receiving order (Penerimaan Pesanan)

4. Supplier (Vendor) invoice

5. Disbursment voucher

6. Disbursment check

7. Debit memorandum

8. New supplier (vendor) form

9. Request for proposal (or quotation)

1.2 Sistem Informasi Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aktiva perusahaan yang meliputi barang jadi yang tersedia untuk dijual kembali, barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi dan bahan serta perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi.Persediaan yang terdapat dalam perusahaan dapat dibedakan menurut beberapa cara, dilihat dari

fungsinya, dan dilihat dari jenis dan posisi barang dalam urutan pengerjaan produk.

1. Dilihat dari fungsinya

a. Batch stock atau lot inventory

b. Fluctuation stock

c. Anticipation stock

2. Dilihat dari jenis dan posisi produk dalam

urutan pengerjaan produk :

a. Persediaan bahan baku (raw material stock)

b. Persediaan bagian produk atau parts yang

dibeli (purchase parts/component stock)

c. Persediaan bahan-bahan pembantu ataubarang-barang perlengkapan (supplierstock)

d. Persediaan barang setengah jadi atau

barang dalam proses (work inprocess/progress stock)

e. Persediaan barang jadi (finished goodsstock)Pada dasarnya terdapat lima catatan yang paling

penting atau utama dalam sistem persediaan :

1. Permintaan untuk dibeli (purchase requisition)

2. Laporan penerimaan (receiving report)

3. Catatan persediaan (balances of stores record)

4. Daftar permintaan bahan (material requisitionform)

5. Perkiraan pengawasan (control accounting)

Sistem pencatatan persediaan yaitu:

1. Periodic System, yaitu pada setiap akhir periodedilakukan perhitungan secara fisik dalam menentukan

jumlah persediaan akhir.

2. Perpetual System atau juga disebut BookInventories, yaitu setiap mutasi dari persediaansebagai akibat

dari pembelian ataupun penjualan dicatat atau dilihat dalam kartu administrasi persediaannya.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai suatu persediaan, diantaranya dengan :

a. first-in, first out (FIFO)

b. rata-rata tertimbang (weighted average)

c. last in, first-out (LIFO)

Pengendalian internal pada siklus pembelianmeliputi:

1. Pemisahan tugas. Individu-individu yang mengotorisasi, melaksanakan pembelian, dan mencatat

transaksi adalah individu yang berbeda untuk menghindari terjadinya kecurangan.

2. Menggunakan informasi dari kejadian lampau untuk mengontrol aktivitas pembelian

3. Mengamati dari dekat semua kegiatan pembelian

4. Dokumen-dokumen yang berurutan dan bernomor urut tercetak.

5. Mencatat semua pihak yang bertanggung jawab atas proses yang terjadi

6. Membatasi akses ke aset dan informasi perusahaan.

7. Merekonsilidasi semua catatan dengan bukti fisik dari aset yang ada

Elemen yang harus ada untuk mendukung pengendalian internal yang baik atas persediaan adalah:

1. Pemilihan karyawan, pelatihan dan disiplin yang baik.

2. Pengendalian yang ketat atas barang yang datang melalui sistem barcode.Pengendalian yang efektif atas semua barang yang keluar dari fasilitas.Pengendalian persediaan mencakup tindakanmempertahankan jumlah persediaan yang optimum,dimana jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan operasi perusahaan. Jumlah persediaan yang terlalu banyak akan menambah biaya dan modal kerja membeku di persediaan, sedangkan jumlah persediaan yang terlalu sedikit akan menghambat

kelancaran produksi maupun distribusi dan mengakibatkan opportunity lost. Oleh karena tersebut terdapat sebuah metode untuk mempermudah pengendalian jumlah persediaan yang disebut Economic OrderQuantity (EOQ).

Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari unsur – unsur atau komponen yang saling berinteraksi satu dengan lainnya dan membentuk satu kesatuan dalam suatu struktur bangunan sistem informasi untuk mencapai sasarannya. Bangunan Sistem Informasi terdiri dari 6 blok yang disebut Information System Building Block, sebagai berikut:

· Blok Masukan (Input Block)
Input merupakan data yang dimasukan ke dalam sistem informasi. Masalah input mencakup metode – metode dan media (umumnya dokumen sumber, source document) untuk menangkap data yang akan dimasukkan ke sistem.
· Blok Model Proses (Process Block)
Blok model ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang akan memanipulasi data. Data tersebut disimpan di bank-data dengan cara tertentu untuk menghasilkan suatu keluaran yang diinginkan.

· Blok Keluaran (Output Block)
Hasil dari sistem informasi adalah keluaran atau output yang merupakan informasi yang berkualitas atau laporan – laporan yang berguna untuk tingkat manajemen dan semua pemakai informasi.

· Blok Teknologi (Technology Block)
Teknologi merupakan “kotak alat” (tool-box) di dalam sistem informasi. Teknologi berguna untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran (output) dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan.
· Blok Basis Data (Database Block)
Kumpulan dari data yang terkait atau berhubungan secara terpadu satu sama lain, tersimpan diperangkat keras computer dan digunakan pernagkat lunak untuk memanipulasinya ini merupakan basis data. Data yang ada dalam basis data perlu disimpan untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan, supaya menghasilkan informasi yang berkualitas. Organisasi basis data yang juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi/diolah dengan menggunakan perangkat lunak paket yang disebut DBMS (Database Management Systems).
· Blok Kendali (Control Block)
Pengendalian – pengendalian perlu diterapkan di dalam sistem supaya sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti misalnya terjadi salah proses, salah formula, data input yang dimasukkan salah atau disalahgunakan, sistem yang belum teruji sudah dijalankan, sistem tidaak sesuai kebutuhan, terjadinya kecurangan – kecurangan, kegagalan – kegagalan sistem itu sendiri, kesalahan – kesalahan, ketidakefisienan, sabotase, bencana alam, kebakaran/api, air, temperatur, dan sebagainya. Agar resiko yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila terlanjur terjadi dapat segera diatasi, perlu dirancang dan diterapkan beberapa pengendalian intern untuk meyakinkan bahwa segala sesuatunya sudah berjalan seperti apa yang seharusnya.

Tinjauan Sekilas Sistem Informasi Akuntansi

1. Latar belakang 

Perkembangan suatu informasi mengenai Informasi Akuntansi dapat dilihat dibeberapa perusahaan yang mengandalkan akuntansi untuk memecahkan masalah keuangaannya pada ahli akuntan . Informasi itulah yang sangat diperlukan bagi perusahaan . Namun informasi itu tidak bisa didapat tanpa adanya suatu proses sehingga informasi tersebut menjadi sangat bermanfaat bagi si pemakai .

2. Manfaat dan tujuan

Adapun manfaat dan tujuan dari sistem informasi
 Mencoba membuat laporan keuangan dengan proses akuntansi
 Menganalisa masalah yang ada pada suatu perusahaan
 Dapat mengetahui konsep-konsep yang berhubungan dengan siklus transaksi
 Mengetahui apa yang sedang berkembang
Pembahasan
2.1 Sistem Informasi dan Organisasi bisnis.
 System adalah sebuah kumpulan elemen-eleman yang saling berhubungan atau saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu
Informasi adalah suatu berita atau pemberitahuan yang diinginkan pengguna jasa informasi

 jenis-jenis Sistem informasi.
1. Sistem informasi akuntansi
2. Sistem informasi keuangan
3. Sistem informasi manufaktur
4. Sistem informasi sumber daya manusia

2.2. Siklus-siklus pemrosesan transaksi.
 empat siklus aktivitas bisnis secara umum.
a. Siklus pendapatan
Siklus pendapatan yaitu kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang maupun cek .
b. Siklus pengeluaran
Siklus pengeluaran adalah kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai.
c. Siklus penggajian
Siklus penggajian adalah kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai.
d. Siklus produksi
Siklus produksi adalah kegiatan mengubah bahan mentah dan buruh menjadi produk jadi. Siklus ini dapat berubah tidak sesuai pada pasokan penjualan
e. Siklus keuangan
Siklus keuangan adalah kegiatan untuk mendapatkan laba dari pembeli pada perusahaan seperti investor dan kreditor.

 Menggambarkan model siklus transaksi dalam sistem informasi akuntansi yaitu
Siklus penjualan siklus pembelian penerimaan kas merupakan keputusan atau proses yang dibutuhkan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang dan jasa yang telah tersedia untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan yang memerlukan siklus tersebut. Atau suatu perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada pelanggan.

 Struktur pengendalian intern adalah struktur pengendalian intern yang ada dalam transaksi siklus pengeluaran, yaitu lingkungan pengendalian, system akuntansi, dan prosedur pengendalian dan elemen-elemen apa yang terdapat dalam struktur pengendalian intern.

 perlunya perusahaan memiliki struktur pengendalian intern .
bagi perusahaan pentingnya pengendalian internal yaitu dengan faktor –faktor yang di pengaruhi oleh struktur pengendalian internal karena entitas perusahaan yang sangat kompleks karena manajemen harus percaya atas laporan-laporan dan analisis untuk operasi pengendalian yang efektif, untuk pengecekan atau penelahaan dikarenakan untuk mencega kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kesalahan pada penyimpanan , bagi perusahaan struktur pengendalian internal lebih efektif untuk mencegah penggelapan atau penyimpanan . memberikan kepastian laporan .

2.3. Akuntansi dan teknologi Informasi
 Mahasiswa dapat menjelaskan Fungsi sistem informasi
Fungsi dari sistem informasi adalah suatu berita yang diinginkan . dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dimana sesuatunya informasi yang selalu berkembang oleh karena itu setiap orang harus mampu berupaya untuk mengikuti perkembangan informasi di dunia maya maupun dari dunia nyata .
 Otomasi Kantor dan perlunya otomasi kantor
Otomasi kantor adalah suatu sistem informasi elektronik yang berkaitan dengan komunikasi antara perusahaan ke perusahaan lainnya
Otomasi kantor sangat perlu dalam suatu perusahaan dikarenakan setiap perusahaan mempunyai sistem komunikasi untuk lancarnya suatu hubungan kerjasama mempermudah pengerjaan
 Teknologi Tanggap Cepat.
Teknologi tanggap cepat yaitu merespon cepat maksudnya menjelaskan yang ‘cepat’ dan “responsif”. Tetapi arti dari konsep tangap cepat jauh lebih mendalam. Sistem tanggap cepat penting bagi gerakantotal quality performance(TQP) perusahaan. TQP (Total Quality Management-TQM) adalah filosofi untuk melaksanakan sesuatu yang tepat dengan tepat pada saat pertama. TQP mensyaratkan produksi berkualitas tinggi, efisiensi operasional, dan perbaikan terus menerus dalam operasi. TQP menekankan “kepuasan pelanggan” sedemikian rupa hingga tercapai “obsesi pelanggan”. Dalam lingkungan dunia bisnis yang sangat kompetitif, TQP adalah strategi untuk dapat bertahan hidup.
Contohnya
1. Just in time
2. Web commers
3. Elektronic data interchange
4. Computer intergrated manu facturing
5. Electronic funds transfer

2.4. Akuntan dan Peng-kembangan Sistem
 Tujuan dari Hakekat pengkembangan sistem.
Tujuan dari perkembangan sistem yaitu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih berkembang karena semakin berkembangnya teknologi informasi.
 Pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam pengkembangan sistem
pemakaian komputer terbatas pada aplikasi
akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi.
Namun demikian para pengguna - khususnya dilingkungan perusahaan -
masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Aplikasi
akuntansi yang berbasis komputer tersebut diberi nama pengolahan data
elektronik (PDE).Dalam tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan prosesor
baru yang menggunakan silicon chip circuitry dengan kemampuan
pemrosesan yang lebih baik. Untuk mempromosikan generasi
komputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep sistem
informasi manajemen dengan tujuan utama yaitu aplikasi komputer
adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen

Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 menyatakan bahwa ”dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.”
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa ”Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.”
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa ”Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.”
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (20) menyatakan bahwa “Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Negara.”
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa “Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.”
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa “Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya.”
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.”
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/Lembaga masing-masing.”
Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa “agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.”
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan.”
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Keputusan Presiden tersebut telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”
Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAAP) adalah “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.” (Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. 1)
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAAP) berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. 4) Tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah :
a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD)
b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
c. Perusahaan Perseroan, dan
d. Perusahaan Umum.
e. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah
Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. 2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) bertujuan untuk :
a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yan diterima secara umum;
b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;
c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;
d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.
Ciri-ciri Pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal 3) Ciri-ciri pokok sistem akuntansi pemerintah pusat antara lain :
a. Basis Akuntansi
Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas ata setara kas diterima atau dibayar.
b. Sistem Pembukuan Berpasangan
Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntasi yaitu : Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.
c. Dana Tunggal
Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.
d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.
e. Bagan Perkiraan Standar
SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.
f. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK.
(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal 3) Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.
b. Neraca Pemerintah
Neraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Neraca SAI dan Neraca SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara). Laporan in menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pusat berkaitan dengan aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal/tahun anggaran tertentu.
c. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan Arus Kas dari seluruh Kanwil Ditjen PBN. Laporan ini menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran
d. Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Klasifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal 5) Sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri dari :
a. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP);
Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan ( Ditjen PBN) dan terdiri dari:
.i. SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara) yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara (KUN);
.ii. SAU (Sistem Akuntansi Umum) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.
Pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan keuangan SAU dan SAKUN, dilaksanakan oleh unit-unit Ditjen PBN yang terdiri dari:
i. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
ii. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil Ditjen PBN);
iii. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
b. Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. Kementerian negara/lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Dalam pelaksanaan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk unit akuntansi keuangan (SAK) dan unit akuntansi barang (SABMN).
Unit akuntansi keuangan terdiri dari:
i. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA);
ii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon1 (UAPPA-E1);
iii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W);
iv. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ;
Unit akuntansi barang terdiri dari:
i. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB);
ii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon1 (UAPPB-E1);
iii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W);
iv. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

SISTEM
Ø  Sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.

Elemen sistem :
Tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen yang sama, tapi suatu susunan dasar adalah :Input, Transformasi, Output, Mekanisme Kontrol, Tujuan.

Jenis Sistem :
Sistem Lingkaran Terbuka à sistem yang tidak mempunyai elemen mekanisme kontrol, dan tujuan.
Sistem Lingkaran Tertutup à sistem yang disertai oleh adanya elemen mekanisme kontrol dan tujuan.

Sifat Sistem :
1.  Sistem terbuka : Sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumberdaya.
2.  Sistem Tertutup : Sistem yang sama sekali tidak berhubungan dengan lingkungannya.

Sistem Fisik : sistem yang terdiri dari sejumlah sumber daya fisik
Sistem Konseptual : sistem yang menggunakan sumberdaya konseptual (data dan informasi) untuk mewakili suatu sistem fisik.


Evolusi Sistem Informasi Berbasis Komputer


Fokus Awal Pada Data

     Pada awal abad ke 20 pemakaian komputer terbatas hanya untuk aplikasi akuntansi dan digunakan nama EDP yang merupakan aplikasi sistem informasi yang paling dasar dalam setiap perusahaan. Sekarang kita menggunakan istilah SIA untuk menggantikan EDP.

Fokus Baru Pada Informasi
     Konsep penggunaan komputer untuk mendukung sistem informasi manajemen mulai diperkenalkan pada tahun 1964 oleh para pembuat komputer. Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen.

Fokus Revisi Pada Pendukung Keputusan
     Sementara SIM terus berkembang dalam menghadapi kelemahan-kelemahannya, muncul pendekatan baru dengan nama DSS, yaitu sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer.

Fokus Sekarang Pada Komunikasi
Penerapan OA (Office Automation) untuk memudahkan komunikasi dan peningkatan produktivitas diantara para manajer dan pekerja kantor lainnya melalui penggunaan alat-alat elektronik.

Fokus Potensial Pada Konsultasi
Saat ini sedang berlangsung gerakan untuk menerapkan Kecerdasan Buatan (AI) bagi masalah-masalah bisnis. Ide dasar dari AI adalah bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia.

Definisi SIA :
Suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern.

Karakteristik SIA yang membedakannya dengan subsistem CBIS lainnya :
1.   SIA melakasanakan tugas yang diperlukan
2.   Berpegang pada prosedur yang relatif standar
3.   Menangani data rinci
4.   Berfokus historis
5.   Menyediakan informasi pemecahan minimal

Perbedaan SIA dan SIM :
·         SIA mengumpulkan mengklasifikasikan, memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi keuangan sedang
·         SIM mengumpulkan mengklasifikasikan, memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan semua tipe informasi

2 komponen SIA

- Spesialis Informasi

- Akuntan
Contoh SIA sebagai pusat informasi perusahaan :
Bagian pemasaran mempertimbangkan untuk memperkenalkan jenis produk baru dalam jajaran produksi perusahaan, untuk itu bagian tersebut meminta laporan analisa perkiraan keuntungan yang dapat diperoleh dari usulan produk baru tersebut
     Bagian SIA memproyeksikan perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan yang berhubungan dengan produk tersebut, kemudian data yang diperoleh diproses oleh EDP. Setelah diproses hasilnya dikembalikan ke bagian SIA untuk kemudian diberikan ke bagian pemasaran.
     Selanjutnya kedua bagian akan merundingkan hasil analisa tersebut untuk dicari keputusan yang sesuai.

Dari contoh diatas dapat ditemukan 2 aspek yang berhubungan dengan sistem bisnis modern yaitu :
1.    Pentingnya komunikasi antar departemen/subsystem yang mengarah untuk tercapainya suatu keputusan.
2.    Peranan SIA dalam menghasilkan informasi yang dapat membantu departemen lainnya untuk mengambil keputusan.

Informasi Akuntansi yang dihasilkan oleh SIA dibedakan menjadi 2, yaitu :
-           informasi akuntansi keuangan, Informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak extern.
-           Informasi Akuntansi Manajemen, informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Didalam Akuntansi Manajemen terdapat dua komponen yang digunakan bagi perencanaan dan pengendalian perusahaan, yaitu :
1.  Sistem Akuntansi Biaya
2.  Sistem Budgeting

Sistem Akuntansi Biaya
à   Digunakan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengawasan dari aktivitas pengadaan, proses distribusi dan penjualan
Budgeting
à    adalah proyeksi keuangan perusahaan untuk masa depan yang bermanfaat untuk menolong manajer dalam perencanaan dan pengawasan

Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penerapan SIA dalam perusahaan :
1.  Analisa Perilaku
2.  Metode kuantitatif
3.  Komputer

Analisa Perilaku
Setiap sistem yang tertuangkan dalam kertas tidak akan efektif dalam penerapannya kecuali seorang akuntan dapat mengetahui kebutuhan akan orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut.
Akuntan tidak harus menjadi seorang psikolog, tapi cukup untuk mengerti bagaimana memotivasi orang-orang untuk mengarah kepada kinerja perusahaan yang positif.
Selain itu juga seorang akuntan harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam menerima suatu informasi, sehingga informasi yang akan diberikan dapat didesain dan dikomunikasikan sesuai dengan perilaku (behavior) para pengambil keputusan.

Metode Kuantitatif
Dalam menyusun informasi, seorang akuntan harus menggunakan metode ini untuk meningkatkan efektifitas dan nilai dari informasi tersebut.

Komputer
Pada beberapa perusahaan, komputer telah digunakan untuk menggantikan pekerjaan rutin seorang akuntan, sehingga memberikan waktu yang lebih banyak kepada akuntan untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

sumber : rooswhan.staff.gunadarma.ac.id